CAT :
1. Pluralism, fatwa, and court in indonesia: the case of yusman roy (Nadirsyah Hosen)
2. Islamist party, electoral politics and dawah mobilization among youth: the prosperous justice party (PKS) in indonesia (Noorhaidi Hasan)
3. Rereading Patriarchal Interpretations On The Quran From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence (Siti Aisyah)
4. The islamic perspective of changes in government administration and law: with special reference to the development of legal political system in post-reformasi indonesia (Yasid)
5. Hazairins legal thought and his contribution towards the indonesian legal system (Sukiati sukiati)
6. Traditional Islam In Javanese Society: The Roles Of Kyai And Pesantren In Preserving Islamic Tradition And Negotiating Modernity (Muhammad Latif Fauzi)
7. The Study Of Instilling Plurality Values To The Students Of Islamic Schools In Makassar (Hamdan Juhannis)
8. The local politics of orthodoxy: the majelis ulama indonesia in the post-new order Banten (Moch. Nur ichwan)
9. Bricolage: Exploring How Islam Is Understood And Lived In Java (Afida Safriani)

1. Keterkaitan antara Islam, negara, dan pluralisme masih menjadi perbincangan yang belum selesai di Indonesia. Tulisan ini mengkaji isu mempromosikan kebebasan individu untuk menjalankan keyakinannya, dan pada saat yang sama tidak menghina keyakinan mayoritas dalam masyarakat majemuk. Kasus Yusman Roy dalam melakukan shalat dalam bahasa lokal sebagai subjek analisis untuk mengidentifikasi garis patahan agama dan pluralisme, dan untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk mengatasinya. Makalah ini berpendapat bahwa fatwa dan pengadilan tidak boleh digunakan sebagai mekanisme untuk menangani masalah agama dan pluralisme. Lebih lanjut ia mengusulkan sebuah “alternatif penyelesaian sengketa” dalam menghadapi pluralitas interpretasi dalam tradisi Islam dan pada saat yang sama menjaga persatuan dan kerukunan umat Islam. Ia berpendapat bahwa Roy harus memiliki hak untuk mempraktikkan apa yang dia yakini, tetapi pada saat yang sama, negosiasi tentang bagaimana dia menyebarkan ide-idenya di luar sekolahnya harus dilakukan untuk menghindari tindakan provokatif yang mengundang kekerasan.

2. Keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah mungkin sebuah partai politik dengan ideologi agama yang mendalam meliberalisasi dan menjamu demokrasi. Keputusan untuk terjun ke dunia politik tidak jarang berarti meninggalkan kemurnian ideologis. Ini mewakili penerimaan tatanan politik dan politik berbasis pembagian kekuasaan. Sementara identitas dan ideologi berperan penting dalam mobilisasi politik bagi PKS, ia tidak punya pilihan selain bernegosiasi dan berinteraksi dengan aktor politik lain melalui koalisi dan politik parlementer. Sebuah partai modern yang terlibat dalam sistem kompetitif dan berbasis aturan, juga dituntut untuk memperluas pemilihnya dan menjangkau pemilih non-Islam. Sangat menarik dalam konteks ini untuk mengeksplorasi strategi partai-partai untuk mempertahankan platform Islam dan basis dukungannya sambil bersekutu dengan elit penguasa non-Islam, dan terlibat dalam koalisi penguasa pragmatis. Memahami peran paradoks partai Islam ketika terlibat dalam proses demokrasi elektoral yang sedang berlangsung, tulisan ini juga melihat masa depan Islam politik di Indonesia.