CAT:
1. Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki (Ahmad Khoirul Umam)
2. Pemerintah Joko WIdodo dan Serangan Politik Terhadap KPK (Donal Fariz)
3. Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Wawan Heru Suyatmiko, Alvin Nicola)
4. Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Desca Lidya Natalia)
5. Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti (Lambok Marisi Jakobus Sidabutar)
6. Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap TIndak Pidana Korupsi (Dion Valerian)
7. Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK (Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadini Abheseka)
8. Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis (Kanti Pertiwi)
9. Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian (Kurnia Ramadhana)
10. Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi (Wahyu Dewantara Susilo, Sari Angraeni, Timotus Hendrik Partohap)
11. Addressing The Root Of Political Corruption in Indonesia (Laode M Syarif, Faisal)

1. Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan.

2. Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh
Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat.