CAT :
1. Undang- Undang Kementrian Negara Menjawab Tantangan Reformasi Kelembagaan (Agun Gunandar Sudarsana)
2. Keberadaan Lembaga Negara Utama dan Penunjang Menurut UUD NRI Tahun 1945 (W.M. Herry Susilowati)
3. Organ- organ Sampiran Negara di Indonesia (Sholeh Amin)
4. Basis Teritorial Sebagai Dasar Pembentukkan Kelembagaan Negara : Suatu Gagasan (Irfan Ridwan Maksun)
5. Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad Farhan Hamid & Saripudin)
6. Hubungan Pusat Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Armin)
7. Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Sistem Presidensil (Ali Masykur Musa)

1. Tulisan ini terfokus pada studi kelembagaan pemerintahan negara dalam menghadapi masa depan bangsa. Studi ini didasari pada tujuan bernegara sebagaimana yang dirumuskan di pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Bentuk kementrian negara ini disesuaikan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 terutama setelah Perubahan UUD Tahun 1945. Untuk tetap menjaga efesiensi dan efektifitas pemerintahan negara, diperlukan setidaknya 19 Kementrian Negara. Namun, bentuk kementrian negara dimaksud tergantung pada rumusan yang ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia.

2. Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945, saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada.