Bergulirnya reformasi sejak 1998 menuntut agar terjadi perubahan di
segala bidang. Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat
dari adanya otonomi daerah tentu akan membawa berbagai konsekuensi yang
cukup signifikan bagi para birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara.
Penelitian Penelitian ini fokus pada dua masalah yaitu : 1) Bagaimanakah
implementasi tata kelola birokrasi pemerintahan di Kota Mataram? 2)
Bagaimanakah pola kekuasaan yang dikonstruksi oleh elit birokrasi
pemerintah Kota Mataram?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini ditunjukkan
untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat substantif berkenaan dengan
subyek penelitian yang dimaksudkan. Pengambilan metode kualitatif sebagai
metode penelitian, terkait dengan pendekatan yang dipakai dalam penelitian
ini yaitu pendekatan fenomenologis. diawali dengan menggali informasi dari
informan kunci (key informan) yaitu para elit birokrasi pemeritahan Kota
Mataram. Data dan informasi diperoleh melalui observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi.
Hasil penelitian tentang implementasi tata kelola birokrasi pemerintah
Kota Mataram. Pelaksanaan tata kelola pemerintah dan birokrasi di Kota
Mataram berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Akan
tetapi sistem pengangkatan dan penempatan pejabat belum dilaksanakan
berdasarkan semangat undang-undang yang ada. Profesionalisme dalam
pengembangan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara
system prestasi kerja dan karir yang dittitikberatkan pada system prestasi kerja
belum sepenuhnya dijalankan. Sedangkan pola Kekuasaan yang di Konstruksi
Elit Birokrasi Pemerintah Kota Mataram melalui beberapa pola, pertama)
Pola pengembangan birokrasi PNS dengan dua bentuk loyalitas yang
ditunjukkan oleh pegawai kepada Wali Kota yakni: keterlibatan dalam
pemenangan pemilukada dan Kontribusi finansial kepada Wali Kota; Kedua)
Pola Kekuasaan Spoils System dengan mengalahkan dan mengesampingkan
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). Penempatan pejabat birokrasi didominasi
oleh pendekatan pertemanan dan kekerabatan, bukan berdasarkan merit
system. Ketiga), Pola Pendekatan Subjektif Elit Birokrasi. Subjektifitas
dalam pelaksanaan pengembangan pegawai tidak berdasarkan pada hasil kerja
badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat).