alwi , Habib Primary Author mixed material bibliography UIN Mataram LP2M UIN Mataram 2017 id Indonesia 71 hlm. Bergulirnya reformasi sejak 1998 menuntut agar terjadi perubahan di segala bidang. Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari adanya otonomi daerah tentu akan membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi para birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara. Penelitian Penelitian ini fokus pada dua masalah yaitu : 1) Bagaimanakah implementasi tata kelola birokrasi pemerintahan di Kota Mataram? 2) Bagaimanakah pola kekuasaan yang dikonstruksi oleh elit birokrasi pemerintah Kota Mataram? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini ditunjukkan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat substantif berkenaan dengan subyek penelitian yang dimaksudkan. Pengambilan metode kualitatif sebagai metode penelitian, terkait dengan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologis. diawali dengan menggali informasi dari informan kunci (key informan) yaitu para elit birokrasi pemeritahan Kota Mataram. Data dan informasi diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang implementasi tata kelola birokrasi pemerintah Kota Mataram. Pelaksanaan tata kelola pemerintah dan birokrasi di Kota Mataram berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Akan tetapi sistem pengangkatan dan penempatan pejabat belum dilaksanakan berdasarkan semangat undang-undang yang ada. Profesionalisme dalam pengembangan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara system prestasi kerja dan karir yang dittitikberatkan pada system prestasi kerja belum sepenuhnya dijalankan. Sedangkan pola Kekuasaan yang di Konstruksi Elit Birokrasi Pemerintah Kota Mataram melalui beberapa pola, pertama) Pola pengembangan birokrasi PNS dengan dua bentuk loyalitas yang ditunjukkan oleh pegawai kepada Wali Kota yakni: keterlibatan dalam pemenangan pemilukada dan Kontribusi finansial kepada Wali Kota; Kedua) Pola Kekuasaan Spoils System dengan mengalahkan dan mengesampingkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). Penempatan pejabat birokrasi didominasi oleh pendekatan pertemanan dan kekerabatan, bukan berdasarkan merit system. Ketiga), Pola Pendekatan Subjektif Elit Birokrasi. Subjektifitas dalam pelaksanaan pengembangan pegawai tidak berdasarkan pada hasil kerja badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Habib alwi L.P-2017/250/Alw Perpustakaan UIN Mataram Online Public Access Catalog L.P-2017/250/Alw L.P-2017/250/Alw Perpustakaan Pusat (L.P-2017/250/Alw) L.P-2017/250/Alw 29063 2019-02-26 09:42:16 2019-02-26 09:43:17 machine generated