Implikasi perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur UU No. 3 Tahun 2006 menuntut
kesiapan penanganan dari aparatur Peradilan Agama secara profesional, terlebih
setelah keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Ekonomi Syariah. Pemilihan PA. Giri Menang sebagai lokasi penelitian selain
karena luasnya wilayah yurisdiksi (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten
Lombok Utara), juga melihat tingginya aktifitas ekonomi masyarakat yang
bersentuhan dengan lembaga keuangan syariah di kedua Kabupaten tersebut yang
memungkinkan munculnya banyak perkara yang akan diterima, sehingga kondisi
ini akan membutuhkan kesiapan dari para Hakim.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
menfokuskan pada respon para Hakim tentang kewenangannya dalam menangani
perkara ekonomi syariah dan untuk melihat kesiapan mereka dalam
menyelesaikannya pasca keluarnya PERMA tersebut. Metode pengumpulan data
yang digunakan, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara dan angket yang
disebar kepada 12 responden, yaitu seluruh Hakim. Hasil analisis menunjukkkan
bahwa secara umum para Hakim merespon positif atas kewenangan untuk
menangani perkara ekonomi syariah. Selain itu, mereka telah siap dalam
menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pasca keluarnya PERMA



tersebut antara lain karena para Hakim telah memiliki keilmuan yang kompeten,
memiliki integritas yang tinggi terhadap tugas pokok dan mereka juga telah
mendapatkan pembinaan dan diklat dari MA.RI secara intensif.