Suciati, Dewi Primary Author mixed material bibliography IAIN Mataram Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam 2016 id Indonesia

Text - Skripsi

xiii, 73 hlm.; 4,15 MB 152.122.018 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan KUA Kecamatan Ampenan menggunakan surat keterangan kematian model N6 dan tidak menggunakan akta kematian sebagai pemenuhan persyaratan perkawinan bagi janda atau duda mati, mengetahui proses pembuktian kebenaran atas meninggalnya suami atau siteri bagi janda atau duda dengan menggunakan surat keterangan kematian model N6 di KUA Kecamatan Ampenan dan menganalisis secara konsep hukum alasanalasan dan proses pembuktian tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode yang menggambarkan praktik pembuktian meninggalnya suami atau isteri dengan menggunakan surat keterangan kematian model N6 dan tidak menggunakan akta kematian dalam perkawinan. Setelah dideskripsikan langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode induksi. Setelah melalui beberapa kajian penulis dapat paparkan bahwa dalam praktik penggunaan surat keterangan kematian model N6 sebagai pembuktian kebenaran atas meninggalnya suami atau isteri dalam perkawinan di KUA Kecamatan Ampenan dari beberapa alasan yaitu: mengikuti aturan yang terdapat dalam KMA 298 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat (2) dan penafsiran KUA akan memberatkan masyarakat maupun proses pembuktiannya dengan mengisi surat keterangan kematian model N6 dan mengutus petugas KUA untuk menanyakan kebenaran atas meninggalnya suami atau isteri di kepala lingkungan setempat, semuanya menurut peneliti kurang tepat. Mengenai analisis menurut konsep hukum bahwa asas lex superior derogate legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 44 Ayat (1) tentang kewajiban melaporkan kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengesampingkan aturan dalam KMA 298 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat (2) dan menurut konsep hukum islam persaksian hendaknya dipersaksikan minimal oleh 2 orang laki-laki (Surat Al-Baqarah Ayat 282) Dewi Suciati Perkawinan HUKUM ACARA PERDATA Kematian Surat keterangan 347.598 65 Suc p Perpustakaan UIN Mataram Online Public Access Catalog 347.598 65 Suc p 597AS Perpustakaan Pusat (Ruang Skripsi) 347.598 65 Suc p file.pdf 27525 2017-04-07 08:10:50 2017-10-16 07:22:13 machine generated