Saumi, Inti Primary Author mixed material bibliography IAIN Mataram Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam 2016 id Indonesia

Text - Skripsi

xii, 70 hlm.; 2,21 MB 15.2.11.1.078 Abstrak Hukum kepailitan, bertujuan untuk mengajukan permohonan pailit baik yang diajukan manusia dan badan hukum khusunya Perseroan Terbatas (PT). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang diawasi oleh pengawas. Undang-Undang Kepailitan mendefenisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan yang dinyatakan pailit yang kepengurusannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa kurator terdiri dari dua jenis yaitu kurator pemerintah yaitu Balai Harta Peninggalan dan kurator perorangan yang diangkat oleh pengadilan atau kurator swasta. Kurator merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam suatu proses perkara kepailitan, karena kurator bertugas melaksanakan pemberesan harta pailit. Tidak jauh berbeda dengan konsep kepailitan dalam islam, yang menyatakan bahwa pailit merupakan keputusan hakim yang berkaitan dengan utang seseorang sehingga orang tersebut dilarang untuk bertindak hukum terhadap hartanya sendiri. Sedangkan seseorang yang dinyatakan pailit disebut muflis. Biasanya muflis dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta. Menurut syarak, muflis diartikan sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar utangnya. Namun jika putusan hakim belum ada, orang tersebut bebas melakukan tindakan hukum terhadap hartanya tersebut, dan jika hakim sudah memutuskan perkara, maka debitor tersebut harus melunasi utangnya sampai selesai, apabila debitor tidak mengindahkan maka hakim bisa bertindak menahannya sampai ia melunasi utangnya. Perbedaan konsep dalam menjelaskan tentang kepailitan yang terkait dengan pengertian, dasar hukum, akibat hukum maupun contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana konsep kepailitan dalam hukum Islam dengan konsep kepailitan dalam hukum positif, hal ini merupakan kajian yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah deduktif komparatif yakni penelitian yang bertujuan untuk dan yang selanjutnya dari penjelasan tersebut dikomparasikan antara konsep kepailitan menurut hukum Islam da kepailitan menurut hukum positif Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepailitan dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak jauh berbeda, walaupun hukum positif masih di adopsi dari hukum hindia-belanda, namun dari segi pengertian diantara keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk terciptanya perdamaian antara kredditor dengan debitor agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor Inti Saumi Pailit debitur kreditor Bursa saham (islam) 297.421 Sau s Perpustakaan UIN Mataram Online Public Access Catalog 297.421 Sau s 421MUA Perpustakaan Pusat (Ruang Skripsi) 297.421 Sau s file.pdf 27500 2017-04-06 08:46:59 2018-01-29 07:30:34 machine generated