Cat :
1. Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara republik indonesia sebagai negara kesatuan.
2. penyelenggaraan pmilihan kepala daerah dan/wakil kepala daerah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 072/PUU-II/2004 dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
3. Pemilihan umum kepala daerah langsung (pemilukada) dan permasalahannya di indonesia.
4. kedudukan peraturan mahkamah konstutisi dalam sistim peraturan perundang-undangan indonesia.
5. Kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945.
6. Perbandingan sistem parlemen indonesia dan amerika serikat.
7. Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 005PUU-IV/2006 perihal pengujian undang-undang no.22 tahun 2004 tentang komsi yudisial.